Mahasiswa, Negara, dan Seni Paling Mutakhir: "Tidak Peduli"

Dulu mahasiswa katanya adalah suara zaman. Sekarang, suara mahasiswa kadang kalah keras dari notifikasi TikTok. Bukan karena persoalan negara sudah selesai, bukan pula karena kehidupan mendadak menjadi adil, tetapi karena sebagian mahasiswa menemukan bentuk perlawanan paling nyaman: tidak peduli. Ekonomi sedang kacau, harga kebutuhan naik, lapangan kerja makin absurd, pendidikan semakin mahal, politik semakin gaduh, dan negara terus membuat keputusan yang dampaknya akan kita tanggung bertahun-tahun. Tetapi di kampus, semua itu sering kalah penting dari pertanyaan, “Nanti nongkrong di mana?” Negara sedang membicarakan masa depan, mahasiswa sedang membicarakan diskon makanan.

Tentu tidak semua mahasiswa begitu. Masih ada yang membaca, berdiskusi, menulis kritik, mengorganisir kawan-kawannya, atau turun ke jalan. Tetapi ada gejala yang semakin sulit disembunyikan: mahasiswa semakin pandai menjadi penonton. Politik dianggap urusan orang tua, ekonomi dianggap urusan pemerintah, sementara kebijakan publik dianggap urusan mereka yang kuliah di jurusan tertentu. Selama uang kos masih dikirim, Wi-Fi masih menyala, dan tugas belum menumpuk terlalu tinggi, negara boleh melakukan apa saja di luar layar ponsel. Kita hidup di zaman ketika seseorang bisa mengetahui gosip selebritas lima menit setelah kejadian, tetapi tidak tahu siapa yang membuat kebijakan yang menentukan biaya pendidikannya sendiri.

Yang lebih lucu, apatisme sekarang sering menyamar sebagai sikap realistis. “Percuma ikut politik.” “Mau demo juga tidak mengubah apa-apa.” “Kita fokus kuliah saja.” Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, padahal kadang cuma kemalasan yang sudah diberi jas. Seolah-olah politik hanya terjadi di gedung parlemen, sementara kehidupan kita berlangsung di tempat lain. Padahal harga makanan, uang kuliah, transportasi, pekerjaan setelah lulus, upah, pajak, subsidi, semuanya punya hubungan dengan politik. Kita boleh tidak peduli pada politik, tetapi politik tidak pernah berjanji untuk tidak peduli kepada kita.

Masalahnya mungkin bukan mahasiswa tidak punya kepedulian, melainkan kita mulai terbiasa mengukur kepedulian berdasarkan manfaat pribadi. Kalau ada seminar bersertifikat, datang. Kalau kegiatan bisa masuk CV, ikut. Kalau organisasi bisa mempercantik LinkedIn, daftar. Tetapi kalau harus membaca kebijakan, mengikuti persoalan buruh, memahami anggaran pendidikan, atau menghadiri diskusi yang tidak menghasilkan sertifikat, mendadak semua orang punya kesibukan. Aktivisme perlahan berubah menjadi investasi karier. Idealismenya boleh tinggi, asal jangan lupa dokumentasi untuk portofolio.

Di titik ini mahasiswa perlu bercermin. Kita mengeluh negara tidak punya generasi kritis, sambil menjalani kehidupan kampus dengan kepala tertunduk di depan layar. Kita marah pada korupsi, tetapi menganggap titip absen sebagai hal kecil. Kita berbicara tentang demokrasi, tetapi malas membaca. Kita ingin perubahan, tetapi diskusi lebih dari satu jam sudah terasa seperti hukuman. Kita ingin menjadi intelektual, tetapi artikel lima halaman sudah dianggap ancaman keamanan nasional.

Kita juga hidup dalam banjir informasi yang aneh. Kita tahu semuanya, tetapi tidak memahami apa-apa. Berita tentang kemiskinan muncul di layar sambil kita makan. Kabar PHK lewat ketika kita menggulir media sosial. Demonstrasi menjadi video berdurasi tiga puluh detik. Tragedi berubah menjadi konten, lalu kalah cepat dari video kucing. Bukan berarti mahasiswa tidak punya hati. Mungkin kita hanya terlalu lama dilatih menjadi konsumen informasi, bukan warga yang memikirkan akibatnya.

Menjadi mahasiswa bukan sekadar status administratif antara “sudah lulus SMA” dan “belum tahu mau kerja apa”. Ada kesempatan untuk belajar bagaimana negara bekerja, siapa yang membuat keputusan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan mengapa kehidupan kita semakin mahal sementara sebagian orang tetap bisa hidup dalam kemewahan yang sulit dijelaskan hanya dengan kalimat “kerja keras”.

Kita tidak membutuhkan mahasiswa yang setiap hari turun ke jalan membawa megafon. Kita juga tidak membutuhkan generasi yang menganggap semua persoalan negara bisa diselesaikan dengan poster bertuliskan “LAWAN”. Yang kita butuhkan lebih sederhana: mahasiswa yang mau peduli. Membaca sebelum berkomentar, bertanya sebelum percaya, berdiskusi sebelum menghakimi, dan memahami persoalan sebelum membuat slogan.

Sebab apatisme bukan netralitas. Ketika kita memilih tidak peduli terhadap bagaimana negara mengatur ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, kita sebenarnya sedang menyerahkan hak menentukan arah kepada orang lain. Kita mungkin merasa sedang menjauh dari politik, padahal politik sedang menentukan hidup kita dari jarak yang sangat dekat.

Jadi, kalau mahasiswa semakin apatis, pertanyaannya bukan hanya “Mengapa mereka tidak peduli?” Pertanyaan yang lebih mengganggu adalah: siapa yang diuntungkan ketika mahasiswa berhenti peduli? Sebab negara yang sehat seharusnya tidak takut pada mahasiswa yang bertanya. Yang patut dicurigai justru ketika kampus hanya menghasilkan lulusan yang sibuk mengejar IPK, memperbaiki CV, mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah bertanya mengapa masa depan mereka begitu mahal.

Mahasiswa tidak harus menjadi pahlawan. Cukup jangan menjadi penonton yang terlalu nyaman. Karena kalau satu generasi memilih diam, jangan kaget ketika suatu hari kita bangun dan mendapati masa depan ternyata sudah dibeli orang lain.

Dan ketika tagihannya datang, kita baru sadar: ternyata apatis juga punya harga. Hanya saja, tagihannya datang belakangan.