Gestok: Ketika Sejarah Punya Nama yang Berbeda-beda

Ada sesuatu yang aneh dari sebuah tragedi yang namanya bisa berubah tergantung siapa yang sedang berkuasa. Bagi sebagian orang ia G30S. Bagi Orde Baru ia G30S/PKI. Pernah pula disebut Gestapu. Sukarno menyebutnya Gestok. Peristiwanya satu, tetapi namanya berkali-kali diganti. Dan mungkin dari perubahan nama itulah kita bisa melihat bahwa sejarah bukan cuma soal apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang berhak menentukan bagaimana kita mengingatnya.

Nama memang kelihatannya perkara kecil. Namun dalam politik, nama bisa menjadi senjata. Menambahkan “/PKI” setelah G30S bukan sekadar menambahkan tiga huruf. Ia sekaligus memasukkan sebuah kesimpulan ke dalam nama peristiwa: PKI sebagai dalang. Sementara istilah Gestapu membawa asosiasi dengan Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman. Sukarno sendiri menggunakan istilah Gestok karena rangkaian penculikan dan pembunuhan terjadi pada dini hari 1 Oktober. Perbedaan istilah ini menunjukkan bahwa sejak awal, peristiwa tersebut bukan hanya diperebutkan secara politik, tetapi juga diperebutkan dalam ingatan.

Selama Orde Baru, satu versi sejarah kemudian memperoleh tempat yang jauh lebih kuat daripada versi lainnya. G30S/PKI diceritakan sebagai pemberontakan komunis terhadap negara, sementara Soeharto tampil sebagai tokoh yang menyelamatkan republik dari ancaman tersebut. Narasi itu tidak hanya hidup dalam buku sejarah. Ia masuk ke film, televisi, sekolah, upacara, pidato, museum, bahkan percakapan di ruang keluarga. Sejarah akhirnya bukan lagi sekadar sesuatu yang dipelajari. Ia menjadi sesuatu yang harus dipercaya.

Masalahnya bukan pada apakah PKI terlibat dalam G30S atau tidak. Perdebatan mengenai aktor, tingkat keterlibatan, dan motif di balik peristiwa tersebut memang belum pernah benar-benar selesai. Bahkan historiografi tentang 1965 berkembang melalui berbagai versi dan perdebatan sejak peristiwa itu terjadi. Yang menjadi masalah adalah ketika satu versi diperlakukan seolah-olah tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Ketika sejarah berubah menjadi hafalan, rasa ingin tahu dianggap berbahaya. Ketika bertanya tentang korban setelah G30S dianggap sama dengan membela PKI. Ketika membuka dokumen lama dicurigai sebagai upaya “membangkitkan komunisme”.

Padahal setelah penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober, Indonesia memasuki kekerasan yang jauh lebih luas. Orang-orang yang dituduh terkait PKI dibunuh, ditangkapi, disiksa, dipindahkan secara paksa, dan dipenjara tanpa proses hukum yang layak. Komnas HAM mencatat berbagai bentuk pelanggaran HAM berat dalam rangkaian peristiwa 1965–1966 tersebut. Para korban dan keluarga mereka juga mengalami diskriminasi dan stigma yang berlangsung lintas generasi.

Anehnya, bagian sejarah inilah yang sering datang belakangan dalam ingatan kita. Kita hafal nama para jenderal yang terbunuh. Kita tahu kisah Lubang Buaya. Kita tahu siapa yang kemudian disebut pahlawan. Tetapi berapa banyak dari kita yang pernah mendengar cerita keluarga yang kehilangan bapaknya karena dituduh komunis? Berapa banyak yang tahu tentang orang-orang yang bertahun-tahun menjadi tahanan tanpa pengadilan? Berapa banyak yang tahu bahwa anak dan cucu mereka kemudian harus hidup membawa stigma atas sesuatu yang bahkan tidak pernah dibicarakan di meja pengadilan?

Di sinilah warisan Orde Baru menjadi lebih panjang daripada masa pemerintahannya. Rezimnya runtuh pada 1998, tetapi sebagian cara berpikirnya tetap hidup. Ketakutan terhadap kata “komunis” masih bisa muncul bahkan dari orang yang lahir jauh setelah 1965. Anak muda yang tidak pernah mengalami Demokrasi Terpimpin, tidak pernah melihat PKI, bahkan mungkin tidak pernah membaca satu halaman pun tulisan Marx, bisa begitu yakin bahwa ia tahu siapa yang harus dibenci. Sejarah telah berubah menjadi warisan ketakutan.

Dan mungkin inilah yang paling mengganggu: kita mewarisi kesimpulan tanpa pernah diberi kesempatan membaca seluruh pertanyaannya.

Membicarakan korban 1965 bukan berarti menjadi golongan PKI. Mengkritik historiografi Orde Baru bukan berarti menyangkal pembunuhan para jenderal. Mempertanyakan narasi resmi bukan berarti harus menerima teori alternatif sebagai kebenaran. Justru kedewasaan sejarah terletak pada kemampuan menampung kenyataan bahwa sebuah tragedi bisa memiliki banyak lapisan, banyak aktor, banyak korban, dan konsekuensi politik yang jauh lebih panjang daripada satu malam.

Kita terlalu lama diajari bahwa sejarah adalah cerita tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin sudah waktunya sejarah dibaca sebagai cerita tentang manusia: manusia yang membunuh, manusia yang dibunuh, manusia yang diperintah untuk membenci, manusia yang ditangkap karena tuduhan, manusia yang kehilangan keluarganya, dan manusia yang puluhan tahun kemudian masih takut menyebut nama orang tuanya sendiri.

Enam puluh tahun lebih telah berlalu. Kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan satu jawaban yang disepakati semua orang tentang siapa dalang tunggal G30S. Tetapi kita bisa sepakat pada satu hal: kekerasan massal tidak boleh diperkecil menjadi catatan kaki hanya karena korbannya berada di sisi sejarah yang kalah.

Sebab bangsa yang dewasa bukan bangsa yang memiliki sejarah paling bersih.

Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang cukup berani membuka lemari sejarahnya sendiri, bahkan ketika di dalamnya tersimpan sesuatu yang membuat kita malu.

Dan kalau hari ini kita masih sibuk berdebat apakah harus menyebutnya G30S, Gestapu, G30S/PKI atau Gestok, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting:

Setelah nama-nama itu selesai diperdebatkan, apakah kita masih mau mengingat manusia-manusia yang lenyap di baliknya?