Cipayung dan Politik Praktis: Ketika Aktivis Lebih Hafal Nomor Pejabat daripada Nomor Warga

Ada masa ketika menjadi aktivis mahasiswa berarti tahu di mana buruh sedang mogok, petani berhadapan dengan penggusuran, nelayan kehilangan wilayah tangkap, atau warga kampung sedang melawan kebijakan perampasan lahan atau ruang hidup.

Sekretariat bukan sekadar tempat menumpuk proposal kegiatan dan spanduk bekas aksi. Ia menjadi tempat membaca keadaan, berdebat, menyusun sikap, lalu keluar menemui masyarakat. Tetapi belakangan, ada pemandangan yang semakin akrab: ketua organisasi menghadiri audiensi, bersalaman dengan pejabat, ngopi ganteng dengan polisi, berfoto ria bersama intel, lalu pulang membawa cerita tentang “sinergitas”. Rakyat tetap disebut dalam sambutan, tentu saja. Hanya saja, mereka semakin jarang ditemui.

Cipayung sebenarnya mempunyai sejarah panjang dalam politik mahasiswa Indonesia. Organisasi-organisasi yang berkembang dalam berbagai format Cipayung lahir dari pergulatan ideologi dan persoalan kebangsaan. Menjadi politis bukan masalah bagi organisasi mahasiswa. Justru aneh kalau mahasiswa tidak punya sikap politik terhadap keadaan di sekitarnya. Persoalannya adalah politik seperti apa yang sedang dibangun. Ada politik yang tumbuh dari keresahan rakyat, tetapi ada pula politik yang lahir dari obrolan meja warkop dengan kekuasaan.

Perbedaannya mungkin terlihat kecil, tetapi akibatnya besar. Politik berbasis rakyat membuat aktivis sibuk mencari tahu siapa yang sedang mengalami masalah. Politik berbasis akses membuat aktivis sibuk mencari tahu siapa yang bisa ditemui. Nomor ketua kelompok tani mungkin tidak tersimpan, tetapi nomor ajudan pejabat ada. Persoalan buruh belum selesai dibicarakan, tetapi undangan audiensi pemerintah sudah lebih dulu dibagikan di grup What’s App organisasi.

Pertemuan dengan pejabat atau aparat tentu tidak serta merta melahirkan dosa gerakan. Organisasi mahasiswa boleh berdialog dengan siapa saja. Bahkan mahasiswa perlu masuk ke ruang kekuasaan untuk menyampaikan tuntutan dan kritik. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mengganggu: Dari mana dasar tuntutan dan kritik itu dihasilkan jika membasis adalah aktifitas yang jarang atau bahkan tidak lagi dilakukan, seberapa sering organisasi mahasiswa menemui kekuasaan dibanding menemui rakyat?

Pertanyaan itu menjadi semakin menarik kalau kita tarik ke Sulawesi Barat. Di daerah ini, kedekatan antara organisasi mahasiswa, pemerintah, dan aparat bukan sesuatu yang baru. Setiap Ramadan, misalnya, kita cukup sering melihat agenda buka puasa bersama, silaturahmi, dialog, atau kegiatan sosial yang mempertemukan para pentolan organisasi dengan kepolisian dan pejabat daerah.

Pola semacam ini bahkan bukan sesuatu yang baru muncul kemarin sore; dari tahun ke tahun, ruang komunikasi itu terus terbuka. Sekali lagi, tidak ada yang otomatis salah dari duduk semeja dengan polisi atau pejabat. Mahasiswa tentu boleh berdialog dengan siapa saja.

Tetapi justru karena kedekatan itu sudah menjadi sesuatu yang begitu biasa, pertanyaannya menjadi lebih sederhana: setelah berbuka puasa bersama aparat, berapa banyak pentolan organisasi yang kemudian berbuka puasa bersama warga yang sedang kesulitan? Setelah membicarakan keamanan dan ketertiban daerah dengan polisi, berapa banyak yang datang mendengar keresahan buruh, petani, nelayan, mahasiswa miskin, atau masyarakat di kampung-kampung? Jangan-jangan kita terlalu sibuk menjadi “mitra strategis” kekuasaan sampai lupa bahwa tugas mahasiswa bukan sekadar menjaga komunikasi dengan mereka yang berkuasa, tetapi juga memastikan mereka yang berkuasa tidak duduk terlalu nyaman.

Sebab politik praktis tidak selalu datang dalam bentuk deklarasi mendukung calon atau menjadi tim sukses. Ia bisa datang lebih sopan: audiensi, silaturahmi, ngafe, buka puasa bersama, diskusi kebangsaan, lalu foto bersama. Semua tampak wajar. Yang perlahan berubah adalah orientasinya. Organisasi mulai mengukur keberhasilan dari banyaknya pejabat yang dikenal, undangan yang diterima, dan pintu kekuasaan yang terbuka. Atau lebih radikal lagi, berapa digit sumbangan yang diterima setiap mau melakukan agenda kaderisasi atau musyawarah.

Ada satu hal yang sering luput ketika kita membicarakan kedekatan Cipayung Plus dengan kekuasaan: jaringan senioritas. Banyak organisasi mahasiswa memiliki alumni yang kemudian mengisi ruang-ruang kekuasaan, dari birokrasi, parlemen, partai politik hingga pemerintahan. Maka jarak antara elite organisasi mahasiswa dengan seorang pejabat kadang tidak sejauh yang kita bayangkan.

Setidaknya, mereka tidak perlu membangun relasi dari nol. Cukup satu telepon: “Kanda, saya mau audiensi.” Dari sana pintu bisa terbuka. Ada hubungan emosional, ada sejarah organisasi, ada rasa sealmamater, dan ada senioritas yang membuat komunikasi berlangsung jauh lebih instan dibanding hubungan mahasiswa dengan rakyat biasa.

Jaringan semacam ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan jika digunakan untuk membawa kepentingan masyarakat ke ruang kekuasaan. Tetapi ia juga bisa menjadi liang kubur yang digali sendiri oleh gerakan mahasiswa. Sebab senioritas tidak selalu berhenti sebagai hubungan silaturahmi. Dalam situasi tertentu, suara senior dapat berubah menjadi semacam rem tangan bagi kader yang sedang bergerak terlalu jauh. Kritik mulai ditimbang bukan berdasarkan benar atau salahnya persoalan, tetapi berdasarkan siapa yang sedang dikritik.

“Jangan terlalu keras, seniorta itu.” “Tidak jadi aksi besok, tadi ada telfon dari kanda anu." “Jangan serang orang itu, dia punya hubungan baik dengan organisasi.” Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kalau terus dipelihara, progresivitas gerakan perlahan direduksi oleh arahan senior.

Tentu arahan-arahan tersebut punya konsekuensi jika berusaha dindahkan. Ada kekuatiran akan kehilangan akses untuk memperoleh pendanaan dari senior atau pejabat yang lebih tinggi yang munkin saja dijembatani oleh senior.

Di titik itu, senioritas berubah menjadi mekanisme disiplin yang tidak pernah tertulis. Kader memang masih bebas berbicara, tetapi tahu ada batas yang tidak boleh dilewati. Organisasi masih boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan sampai kritiknya mengganggu jaringan. Masih boleh turun ke jalan, tetapi jangan terlalu keras. Masih boleh menyuarakan rakyat, tetapi jangan membuat senior tidak nyaman. Akhirnya organisasi memiliki keberanian yang tergantung pada siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang mengenalnya. Gerakan yang seharusnya membuat kekuasaan gelisah justru sibuk memastikan hubungan antargenerasi tetap baik.

Di sinilah bahaya terbesar jaringan Cipayung mungkin justru berada. Bukan pada kedekatan dengan kekuasaan itu sendiri, melainkan ketika hubungan senioritas membuat organisasi kehilangan kemampuan untuk mengatakan “tidak”. Sebab gerakan mahasiswa yang terlalu patuh pada nasihat senior akan mengalami paradoks:

mereka mewarisi sejarah perlawanan dari generasi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama mewarisi pula jaringan kekuasaan yang membuat mereka ragu menggunakan keberanian tersebut. Mereka membawa nama besar gerakan, tetapi kadang bergerak dengan rem yang dipasang oleh orang-orang yang dulu pernah memakai nama yang sama.

Di sinilah pentolan organisasi mahasiswa perlu sesekali pulang ke pertanyaan paling sederhana: kapan terakhir kali mereka duduk bersama rakyat tanpa kamera, tanpa backdrop, tanpa agenda audiensi? Kapan terakhir kali datang ke kampung sebelum masalahnya viral? Kapan terakhir kali menemani buruh, petani, nelayan atau warga yang sedang menghadapi persoalan, bukan karena ada pejabat yang harus ditemui?

Aktivisme tidak seharusnya hanya menjadi jalan menuju kekuasaan. Kalau organisasi mahasiswa terlalu sibuk membangun jaringan ke atas, atau sibuk memoles diri dengan organisasi sebagai batu loncatan politik praktis, tetapi lupa membangun basis ke bawah, mereka mungkin masih memiliki jabatan, sekretariat, struktur dan nama besar. Tetapi perlahan mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: alasan mengapa organisasi itu dulu dibentuk.

Sebab ukuran organisasi mahasiswa bukan seberapa dekat elite organisasi dengan pejabat atau seberapa banyak nomor intel tersimpan di HP-nya. Ukurannya sederhana: ketika rakyat berhadapan dengan kekuasaan, apakah organisasi itu berdiri di sampingnya, atau justru sibuk mencari kursi untuk duduk bersama kekuasaan?