Kemarahan Mulai Sayup Menggeliat, Tapi Gerakan Masih Gagap Melihat.

Ada sesuatu yang menarik dari obrolan di warung kopi, cafe pinggiran kota, sampai sudut kampung yang lampu jalannya lebih sering mati daripada janji pejabat ditepati. Kata pemberontakan kadang mulai muncul sebagai celetukan. Mula-mula sambil tertawa, lalu diucapkan dengan wajah serius, sebelum akhirnya disusul umpatan tentang pemerintah, parlemen, dan segala macam kebijakan yang bikin hidup rakyat terasa seperti permainan yang aturan mainnya cuma diketahui pemilik kasino.

Entah seberapa luas percakapan semacam ini berlangsung. Kita tidak perlu buru-buru menganggap seluruh rakyat sudah ingin memberontak. Namun, ketika kemungkinan perlawanan mulai masuk ke obrolan sehari-hari, ada pertanyaan yang layak diajukan: kalau kemarahan itu memang terus menumpuk, siapa yang akan mengorganisasikannya? Ke mana ia hendak diarahkan? Atau jangan-jangan, seperti biasa, kita hanya akan menyaksikan letupan yang gaduh, kemudian kembali ke kehidupan masing-masing setelah asapnya menghilang?

Demonstrasi besar pada Agustus 2025 sempat memperlihatkan betapa luasnya ketidakpuasan yang bisa berkumpul di jalanan. Berbagai kelompok turun membawa keresahan masing-masing. Kemudian lahirlah 17+8 Tuntutan Rakyat, yang dirumuskan melalui inisiatif sejumlah influencer dan selebgram setelah gelombang protes membesar. Daftar tuntutan itu menjadi salah satu upaya merangkum aspirasi yang berseliweran di tengah kekacauan politik saat itu.

Tentu, menyusun tuntutan bukan pekerjaan remeh. Dua puluh lima poin yang disebarkan ke jutaan orang jauh lebih mudah dibaca daripada ratusan keluhan yang berserakan. Tetapi di sinilah kita perlu membedakan kemampuan merangkum kemarahan dari kemampuan mengorganisasi kekuatan politik. Membuat daftar belanja dan membangun dapur bersama adalah dua perkara yang berbeda. Apalagi kalau sebagian orang sibuk menentukan menu, sebagian lain masih berdebat siapa yang berhak memegang sendok, sementara kompor sudah telanjur meledak.

Masalahnya, gerakan rakyat kita tampak masih kesulitan keluar dari fragmentasi yang berulang. Buruh punya organisasi dan agenda sendiri, petani memperjuangkan persoalannya sendiri, mahasiswa sibuk dengan dinamika organisasinya, sementara kelompok masyarakat miskin kota harus berjuang menghadapi persoalan hidup yang tak pernah menunggu rapat konsolidasi selesai. Semua punya alasan untuk melawan, tetapi alasan-alasan itu belum tentu menjelma menjadi satu gagasan bersama yang mampu melampaui batas sektoral.

Di sekretariat, kegiatan terus berjalan. Kaderisasi dilaksanakan, diskusi digelar, proposal program dikirim ke lembaga donor, laporan pertanggungjawaban dirapikan. Kalender organisasi penuh, dokumentasi kegiatan berlimpah. Kalau produktivitas gerakan diukur dari jumlah spanduk, seminar, dan foto berjabat tangan, mungkin kita sudah lama memenangkan revolusi. Sayangnya, kekuasaan tidak berubah hanya karena sebuah organisasi sukses menyelenggarakan tiga diskusi dalam sebulan.

Bukan berarti kaderisasi tidak penting atau setiap proposal pendanaan adalah dosa politik. Persoalannya muncul ketika organisasi terlalu sibuk mempertahankan kehidupan organisasinya sendiri, sampai lupa bertanya apakah seluruh kesibukan itu sedang membangun kekuatan rakyat yang lebih besar. Organisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat gerakan, bukan akuarium tempat para aktivis berenang mengitari kepentingan kelompoknya sendiri.

Dalam kekosongan itulah persoalan representasi muncul. Ketika figur-figur populer mampu merangkum tuntutan dan memperoleh panggung nasional, sementara organisasi akar rumput kesulitan membangun agenda bersama, siapa yang akhirnya menentukan bahasa perlawanan? Influencer tidak otomatis menjadi musuh rakyat hanya karena memiliki akses media atau kedekatan dengan elite. Namun, popularitas bukan mandat politik, dan kemampuan berbicara atas nama keresahan publik tidak otomatis berarti seseorang terikat pada perjuangan jangka panjang orang-orang yang keresahannya ia suarakan.

Seseorang bisa mengunggah seruan solidaritas hari ini, lalu kembali menjalani kehidupannya besok. Itu haknya. Tetapi organisasi yang berakar pada kehidupan buruh, petani, dan masyarakat miskin tidak bisa memperlakukan perjuangan sebagai tren yang menunggu algoritma. Mereka harus menghadapi persoalan yang tetap ada bahkan setelah kamera dimatikan dan linimasa menemukan keributan baru.

Di sinilah kita perlu memikirkan kembali arti common enemy. Kesamaan dalam menentang kebijakan pemerintah atau mengkhawatirkan pemusatan kekuasaan memang dapat mempertemukan berbagai kelompok. Namun, kebencian terhadap lawan yang sama bukan pengganti gagasan tentang masyarakat seperti apa yang ingin dibangun. Orang bisa sepakat bahwa keadaan sekarang bermasalah, tetapi belum tentu sepakat tentang apa yang harus menggantikannya. Tanpa pembicaraan serius mengenai masa depan bersama, persatuan mudah berakhir begitu momentum protes mereda.

Mungkin itulah ironi terbesar gerakan kita: rakyat tidak kekurangan alasan untuk marah, tetapi kemarahan tidak dengan sendirinya melahirkan kekuatan yang mampu mengubah keadaan. Demonstrasi dapat memenuhi jalanan, tuntutan dapat memenuhi lembaran kertas, dan media sosial dapat dipenuhi seruan perlawanan. Namun, siapa yang menjaga agar semua itu tidak kembali menjadi kenangan tahunan yang diperingati dengan unggahan foto demonstrasi?

Kita terlalu sering merayakan besarnya letupan, seolah-olah suara paling keras otomatis menandakan perubahan paling dekat. Padahal, pekerjaan yang paling sulit justru dimulai ketika massa pulang: menghubungkan perjuangan yang tercerai-berai, membangun kepercayaan lintas kelompok, merumuskan agenda bersama, dan menciptakan kekuatan kolektif yang tidak bubar hanya karena satu tuntutan sudah dijawab atau satu tokoh kehilangan sorotan.

Sebab revolusi bukan sekadar keberanian membayangkan runtuhnya sesuatu. Ia juga menuntut kemampuan membayangkan, merumuskan, dan memperjuangkan apa yang hendak dibangun sesudahnya.

Jadi, kalau besok kemarahan itu kembali memenuhi jalanan, pertanyaannya bukan cuma berapa banyak orang yang datang. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki gerakan yang mampu membuat mereka tetap bergerak bersama setelah demonstrasi selesai?

Jangan-jangan negeri ini tidak kekurangan orang yang ingin melawan. Kita hanya terlalu sibuk mengurus organisasi masing-masing sampai lupa bagaimana caranya menjadi sebuah gerakan yang revolusioner.