Negeri Fiksi, Ijazah Gaib, dan Sulap Mahkamah Kekeluargaan

Mari kita akui satu hal: hidup di republik ini butuh ilmu kebatinan yang tinggi.

Belum juga reda bau amis doksli (baca: dokumen asli) Ijazah Bapaknya, kita sekarang disuguhi sirkus jilid berikutnya. Kali ini selembar kertas sakti milik sang anak. Lucunya setengah mati. Di negeri yang kalau mau jadi pesuruh pabrik sandal jepit saja HRD-nya minta legalisir rapor merah dari SD sampai SKCK kelurahan, sedangkan orang nomor dua di negeri ini bisa melenggang kangkung ke tampuk kekuasaan tanpa kejelasan rupa ijazahnya.

Lalu apa respons Mahkamah Konstitusi? Ah, lembaga yang dulunya dibangga-banggakan sebagai penjaga gawang konstitusi itu kini berubah jadi biro jasa cuci tangan. Dengan wajah tanpa dosa dan jubah hitam yang makin terlihat kusam, mereka mengetok palu: gugatan ditolak karena kurang bukti.

Asu memang. Bayangkan kalau logika hukum ini dipakai di jalan raya. Kau kedapatan naik motor tanpa helm, tanpa STNK, telanjang dada, sambil bawa celurit. Polisi menghentikanmu, lalu bilang: "Kamu memang tidak punya surat-surat dan melanggar hukum, tapi ya sudahlah, silakan lanjut ngebut, kasihan bapakmu orang penting." Begitulah hukum kita hari ini: tajam ke bawah, tumpul ke atas, lalu bengkok ke arah rumah dinas pejabat.

Kaum pemuja rezim dengan entengnya membela: "Duh, buat apa sih pusingin ijazah? Toh dia pintar, toh dia kuliah di luar negeri."

Atau mengutip pernyataan Watimpres baru itu, “Ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir, damnkh…”, Rocky “Istana” Gerung.

Keparat betul nalar macam begini. Kalau ijazah dan sistem pendidikan formal cuma formalitas kaum kere, kenapa jutaan anak-anak buruh dan petani harus babak belur memeras keringat, bayar UKT cicilan, demi selembar kertas berbingkai yang ternyata nilainya kalah jauh dibanding sebutir restu trah penguasa? Buat rakyat kecil, administrasi negara itu algojo yang siap memenggal kepala kapan saja mereka lalai. Tapi buat anak raja? Administrasi berubah jadi adonan plastisin yang bisa dibentuk sesuka jidat di ruang sidang ber-AC.

Kita ini memang hidup di negeri fiksi. Di mana syarat administratif yang setengah mati susahnya itu mendadak jadi gaib kalau yang lewat adalah darah daging penguasa.

Jadi, buat apa lagi kita capek-capek belajar civic education atau menghafal pasal UUD 1945 di kampus? Buang-buang waktu. Cukup warisi trahnya, kuasai jalur tol kekuasaan keluarganya, dan urusan ijazah atau keabsahan konstitusi akan diurus oleh para hakim yang kebetulan lagi masuk masuk angin.

Sudahlah. Habiskan kopimu, bayar ke kasir sebelum pemilik warkop mengangkat kursi-kursinya, lalu pulang tidur. Biar para negarawan jangkrik itu sibuk bersilat lidah mendefinisikan bedanya "tamat sekolah" dan "pernah nongkrong di sekolah". Kita yang kere ini cuma penonton bayaran yang pulangnya tetap harus memikirkan biaya kost-kost-an yang sudah beberapa mentari menemui tunggakan.