Biaya Hidup Naik, Kualitas Argumen Buzzer Turun

Pada 20 Oktober lalu, Greenpeace membentangkan spanduk raksasa di Bundaran HI. Salah satunya bertuliskan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.” Pesannya sederhana: krisis iklim bukan cuma perkara hutan yang terbakar, banjir yang merendam permukiman, atau beruang kutub yang kehilangan tempat tinggal. Ada urusan dapur, pekerjaan, dan isi dompet yang ikut dipertaruhkan.

Namun, rupanya ada yang lebih tertarik membahas gaya hidup ketimbang biaya hidup. Alih-alih membicarakan tuntutan Greenpeace, sebagian akun justru merespons dengan resep klasik: makanya jangan banyak gaya.

Luar biasa. Orang mengeluhkan biaya hidup, malah diberi ceramah tentang cara menjalani hidup. Kalau logika ini diteruskan, ketika harga beras naik, rakyat tinggal mengurangi frekuensi makan. Kalau harga rumah tak terjangkau, ya jangan punya rumah. Kalau ongkos transportasi mahal, berjalan kaki saja. Selesai sudah persoalan ekonomi nasional. Pemerintah tak perlu repot-repot rapat, cukup mengadakan seminar hidup prihatin.

Padahal, hubungan krisis iklim dan biaya hidup bukan hasil perkawinan paksa dua isu yang berbeda. Keduanya memang saling berkaitan. Ketika kekeringan mengganggu panen atau hujan ekstrem merusak lahan pertanian, pasokan pangan bisa terganggu dan harga berpotensi naik. Banjir dapat merusak rumah, menghambat distribusi barang, serta membuat pedagang kehilangan penghasilan. Nelayan pun bisa kesulitan melaut ketika cuaca ekstrem membuat laut lebih berbahaya. Sementara itu, pengemudi ojek daring dan pekerja lapangan lainnya harus menghadapi risiko kehilangan jam kerja ketika cuaca buruk menghambat aktivitas.

Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, persoalan semacam ini bukan sekadar grafik perubahan iklim yang dipresentasikan dalam konferensi. Ini soal harga bahan makanan yang harus dibayar, pendapatan harian yang berkurang, rumah yang perlu diperbaiki, atau ongkos tambahan untuk mencapai tempat kerja. Tagihan tetap datang meskipun hujan tak kunjung berhenti dan penghasilan sedang berhenti.

Riset Greenpeace bertajuk Besok Harga Naik! yang dirilis bersamaan dengan aksi tersebut turut memetakan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di Jabodetabekjur, Bandung Raya, dan kawasan Yogyakarta Raya. Dalam riset itu, 41 persen responden melaporkan dampak terhadap pola konsumsi dan biaya pangan, 39 persen terhadap produktivitas dan pendapatan, serta 20 persen terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Angka-angka ini setidaknya menunjukkan bahwa persoalan iklim bisa muncul dalam bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Tentu, bukan berarti setiap kenaikan harga barang disebabkan oleh krisis iklim. Harga juga dipengaruhi distribusi, produksi, kebijakan perdagangan, dan berbagai faktor lainnya. Justru karena persoalannya kompleks, kita membutuhkan pembahasan yang serius, bukan jawaban serampangan.

Di sinilah bedanya biaya hidup dan gaya hidup. Gaya hidup berkaitan dengan pilihan: mau membeli kopi mahal atau menyeduhnya sendiri, mengganti ponsel atau mempertahankan yang lama, berlibur atau tinggal di rumah. Biaya hidup berkaitan dengan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, sementara kemampuan menanggungnya dipengaruhi pendapatan, harga barang, dan kebijakan publik.

Menghemat pengeluaran tentu masuk akal. Namun, berhenti membeli kopi tidak otomatis menaikkan upah minimum, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki transportasi publik, atau menstabilkan harga pangan. Orang boleh mengubah gaya hidupnya, tetapi ia tidak bisa sendirian mengubah struktur ekonomi yang menentukan apakah penghasilannya cukup untuk hidup layak.

Ketika kritik terhadap persoalan struktural dijawab dengan ceramah tentang perilaku individu, pembicaraan akhirnya melenceng. Rakyat diminta terus mengoreksi dirinya sendiri, sementara pertanyaan tentang kebijakan upah, pekerjaan layak, ketahanan pangan, dan perlindungan terhadap bencana justru kehilangan tempat.

Lalu, kita sampai pada persoalan komunikasi politik. Kalau akun-akun yang membela pemerintah memang hendak membantah kritik Greenpeace, mengapa tidak membahas data, kebijakan, atau langkah konkret yang sudah dilakukan? Tunjukkan bagian mana yang keliru. Jelaskan bagaimana pemerintah menjaga harga pangan, melindungi pendapatan pekerja, dan mengurangi risiko bencana.

Barangkali pemerintah perlu merekrut buzzer yang lebih berbobot. Masa anggaran untuk membela pemerintah tersedia, tetapi kemampuan membedakan persoalan ekonomi dari urusan selera malah tidak ikut dianggarkan?

Barangkali syarat menjadi buzzer sudah terlalu mudah. Tidak perlu memahami ekonomi, tidak harus membaca kebijakan publik, apalagi repot-repot memeriksa data. Cukup punya akun, kuota internet, dan kemampuan mengubah setiap kritik menjadi kesalahan pribadi orang yang mengkritik. Urusan substansi bisa belakangan, yang penting pemerintah tidak pulang sendirian dari kolom komentar.

Jangan-jangan, dalam urusan efisiensi, kualitas argumen ikut terkena pemangkasan anggaran.

Ini bukan soal melarang orang mengkritik Greenpeace. Siapa pun boleh mempertanyakan aktivis, organisasi, bahkan motif sebuah aksi. Tetapi kritik yang baik semestinya menyasar substansi, bukan sekadar mencari-cari gaya hidup orang yang menyuarakannya.

Sebab rakyat tidak sedang meminta pemerintah mengatur kopi apa yang boleh mereka minum. Mereka sedang mempertanyakan apakah pendapatan mereka cukup untuk membeli beras, membayar tempat tinggal, berangkat kerja, dan bertahan ketika bencana datang.

Kalau biaya hidup makin berat tetapi jawaban yang tersedia hanya “jangan banyak gaya”, barangkali yang perlu dikurangi bukan cuma pengeluaran rakyat. Ekspektasi terhadap kualitas argumen di ruang publik juga tak boleh terus-menerus diturunkan.